penyederhanaan birokrasi. Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden menilai bahwa salah satu penyebab rendahnya investor yang mau berinvestasi di Indonesia adalah karena tahapan birokrasi yang harus dijalani dinilai terlalu ‘ribet’ dan berbelit-belit. penyederhanaan birokrasi

PEMERINTAH menargetkan penyederhanaan birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selesai pada 2020. d. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. bahwa berdasa rkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Langkah-langkah dalam penyederhanaan organisasi pemerintahan, dan implementasi penyederhanaan struktur organisasi di. 000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV (jabatan administrasi) yang berhasil dipangkas, dialihkan ke jabatan fungsional. Sistem Kerja pada Kernenterian Perdagangan untuk penyederhanaan birokrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan atau penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. menpan. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: Penyederhanaan Struktur Organisasi; Penyetaraan Jabatan; dan; Penyesuaian Sistem Kerja. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan birokrasi dimaksud tidak bergerak. Termasuk untuk mengubah pola pikir aparatur sipil negara (ASN) dan budaya kerja pada. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnyac. Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan Aspek Penyederhanaan Birokrasi yang berlaku secara nasional. LAINNYA (BPIP DAN SETKAB) 2. Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hingga saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerima usulan penyetaraan jabatan dari 58 instansi pusat. 000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV (Jabatan Administrasi) yang berhasil dipangkas, dialihkan ke jabatan fungsional. Jenis: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Entitas: Pemerintah Pusat: Nomor: 25: Tahun: 2021: Judul: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk. 2. Homepage / Download / Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pasal 4 (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Anggota : 1. Penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan pada jabatan pengawas (eselon IV) yang menangani perizinan, investasi dan pelayanan public. Pemerintah telah menancapkan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang progresif. Pasal 4 Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Mekanisme tersebut bernama Team of Teams (ToTs). Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi, kita hendaknya harus tetap optmis dalam memandang proses penyederhanan birokrasi ini sebagai bagian dari pendewasaan dalam. Penyederhanaan birokrasi lewat pengalihan jabatan akan mempertimbangkan 3 (tiga) komponen utama, yakni pangkat dan golongan, kualifikasi, dan kompetensi. Transformasi ekonomi untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. dalam penyederhanaan birokrasi SETJEN LNS. Penyetaraan Jabatan; dan Senin, 11 September 2023. Deregulasi Perizinan Usaha b. Penataan organisasi BPOM dalam rangka penyederhanaan birokrasi masih dilakukan pembahasan lanjutan dengan Kemen. Penyederhanaan birokrasi menjadi penting karena struktur organisasi mencerminkan bagaimana strategi dalam pencapaian goal organisasi. PEMERINTAH menargetkan penyederhanaan birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selesai pada 2020. “Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan. Acara pelantikan tersebut merupakan upaya gerak cepat Pemda Provinsi Jabar dalam. JAKARTA – Perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah tidak sekadar wacana. id : 12 hlm. JAKARTA, KOMPAS. Kegiatan Utama Penyederhanaan Birokrasi Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi. PPSDM Aparatur Buka 3 Pelatihan Sekaligus. Pasal 4 (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Harapannya, perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk untuk membuat birokrasi. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyederhanaan Birokrasi: Transformasi Jabatan Eselon V s. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Tipe Dokumen. Senin, 28 Agustus 2023. Jan 16, 2022 · Namun, penyederhanaan birokrasi ini tak jarang mendapatkan resistensi atau penolakan terhadap perubahan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri. Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo. com Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota. “Dengan penyederhanaan birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, kita berharap tujuan Bapak Presiden agar seluruh lini birokrasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas output dari birokrasi itu sendiri, dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat akan segera tercapai,” katanya,. Kata kunci: reformasi. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. HM. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah merumuskan revisi Peraturan Menteri PANRB No. Berdasarkan. JAKARTA – Penyederhanaan. go. Politik Kedde: Mobilisasi dan Patronase Birokrasi Dalam Pilkada di. Badan / Pengarang. go. Namun ia mengingatkan, meskipun penyederhanaan birokrasi harus segera diselesaikan, pelaksanaannya tetap dilakukan secara hati-hati. Nov 29, 2019 · KOMPAS. Ruang lingkup jabatan yang akan disetarakan yaitu Jabatan Administrasi yang terdiri dari Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan. “Setelah penyederhanaan birokrasi ini kita memang perlu melakukan perubahan-perubahan tertentu terkait dengan cara kerja. PELATIHAN K3 GEDUNG ANGKATAN IV Bandung, 21 Agustus 2023. Sementara penyederhanaan birokrasi di tingkat pemerintah daerah, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri per 14 Juli 2021, telah menyampaikan usulan penyederhanaan struktur untuk 32 provinsi atau sama dengan 94 persen. 5. com, JAKARTA - Pengalihan jabatan administrasi atau struktural ke jabatan fungsional di jajaran aparatur sipil negara atau ASN disebut menjadi upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. E. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis (16/01). “Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN”, tegasnya. Dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna MPR RI, Minggu (20/10/2019) silam, Jokowi sempat mengatakan akan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Dalam konteks demikian, sering kita temui pandangan tentang struktur dan fungsi birokrasi yang mengedepankan perlunya perampingan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk. Mendukung hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, semua instansi pusat dan daerah. Perkiraan jabatan yang disetarakan itu sebanyak 39. INFOASN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Wacana dan langkah perubahan niscaya diiringi tantangan dan harapan. Harapannya agar birokrasi jauh lebih dinamis demi terciptanya pelayanan publik yang prima (Fitrianingrum, Lusyana, & Lellyana,Perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada tingkat kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. 15/2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Oleh: Saiful Maarif. Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019—2024,,,, Foto: presidenri. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (15/07/21). Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka. Hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi juga memperlihatkan jumlah jabatan yang akan dialihkan dari administrasi ke fungsional mencapai 21. Penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional jadi bagian penting dalam proses penataan jabatan ini. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada tingkat kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. 28/2019 sebagai landasan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan tepercaya. Sep 30, 2020 · LAN Yakin Penyederhanaan Birokrasi Selesai Tahun ini. Pelantikan ini dilaksanakan dalam tiga gelombang yaitu mulai tanggal 22 s. Fokus akar masalah tata kelola pemerintahan dengan melihat capaian 8 (delapan) area. 954 dari total 269. birokrasi untuk menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi Dr . Namun ia mengingatkan, meskipun penyederhanaan birokrasi harus segera diselesaikan, pelaksanaannya tetap dilakukan. Sudirman mengatakan, penyetaraan jabatan merupakan langkah awal penyederhanaan birokrasi untuk menjadi efektif. birokrasi. a. Namun, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-RB) Dwi Wahyu Atmaji menuturkan proses transformasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari. 15/2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah/ KL ini merupakan program Presiden dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) merupakan instansi yang diberikan kewenangan. Kebijakan penyetaraan JA ke JF di tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB terus disosialisasikan demi percepatan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Tindak lanjut penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus dilaksanakan. Di Indonesia, reformasi birokrasi merupakan bagian dari. Kepala Biro Organisasi, Ellyana memaparkan berdasarkan data yang diperoleh dari BKPSDM Babel bahwa dari 5. PELATIHAN APLIKASI PERKANTORAN ANGKATAN 2. 2. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF, di Jakarta, Jumat (04/06). Baca juga: Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional ; c. Jul 19, 2022 · Di tingkat pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi telah ditindaklanjuti dengan upaya penghapusan jabatan struktural Eselon IV atau jabatan pengawas pada sebagian besar perangkat daerah. 02. Eselon III ke Jabatan Fungsional Kem. Selasa, 21 Januari 2020 - 14:50 WIB. 25, BN. Setkab tidak ikut serta dalam penyederhanaan birokrasi: TOTAL. “Penyederhanaan regulasi dilakukan di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Prosedur yang panjang harus dipotong. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional ; c. Penyederhanaan birokrasi jangan membuat harap – harap cemas. 2019/NO. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut pembubaran lembaga negara salah satu tujuannya untuk efisiensi dan penyederhanaan. ID – Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. go. Instruksi penyederhanaan birokrasi adalah menyisakan dua level struktur, yang artinya unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur dikarenakan adanya pengecualian atau sementara waktu belum dapat disederhanakan. Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jun 30, 2020 · Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy. Menimbang : a. KONSEP PENYEDERHANAAN BIROKRASI Konsep Penyederhanaan Mengalihkan sebagian Jabatan Eselon III dan. Prosedur Kemenpan RB kemudian menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mulai melaksanakan penyederhanaan di birokrasi pemerintah daerah. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan. U. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. JAKARTA - Penyederhanaan birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membuat APBN lebih hemat. Namun lebih dari itu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis. Tujuan dan sasaran penyederhanaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;penyederhanaan birokrasi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi dilakukan Penambahan Inspektur Investigasi (Sesuai PP 72 Tahun 2019) tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada Jabatan Pengawas yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, dan Investasi. Pemerintahan Jokowi menginginkan adanya pemangkasan eselon untuk mempercepat birokrasi. Rapat tersebut membahas tindak lanjut akselerasi penyederhanaan tiga layanan kepegawaian. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran. , QIA. Permen PANRB No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi Dr . Penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan dan jadi prioritas program pemerintah sebetulnya memang satu hal yang niscaya. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi bukan hanya dilakukan untuk mengubah jabatan struktural ke fungsional. Tujuan penyederhanaan eselon untuk mempercepat perizinan investasi dan mempercepat pelayanan masyarakat, kata Tjahjo. Persepektif manajemen kepegawaian ini, lajut Bima, mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 tahun 2017. BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan menjadi pilot project implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis sehingga mempercepat sistem kerja dengan proses bisnis yang lebih sederhana. PANRB RI dalam rapat koordinasi tanggal 4 Maret 2021, merilis data bahwa proses penyederhanaan birokrasi di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) sudah mencapai 90%. Disamping perlu dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi. Delayering atau penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu bagian dari lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang dilakukan melalui rasionalisasi eselon menjadi 2 level. Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 95: 91. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga terkena dampak kebijakan penyederhanaan birokrasi. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA a. Salah satu manfaat penyederhanaan tersebut adalah mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II demi. Penyederhanaan birokrasi dipandang sebagai mandat Presiden yang merupakan executive order yang suka tidak suka harus dilaksanakan. bahwa untuk. Kategori : KANWIL. Peraturan Perundang-undangan. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober. Penyetaraan birokrasi di tingkat Pemerintah. 1. Penyetaraan jabatan sebagaimana diatur pada PermenPANRB 28/2019 yang telah berakhir.